BOJONEGORO – Sejumlah wartawan tak terima Nama dan Nomor Induk Kependudukan-nya (NIK) dimasukan dalam daftar penerima hasil batik pengerajin lokal Bojonegoro dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dikemas seperti bingkisan hari raya, beberapa dari merekapun mengembalikan bingkisan lebaran kain batik itu kepada Pemkab Bojonegoro, sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.
Wartawan SCTV, Tony Firmansyah mengaku jika pemberian bingkisan menjelang Hari Raya Idul Fitri dari anggaran Pemkab Bojonegoro ini kurang pas, apalagi mencatutkan NIK miliknya tanpa ada konfirmasi.
“Ada banyak nama wartawan yang terdata mendapatkan bingkisan dari Pemkab Bojonegoro. Terdata berdasarkan NIK tanpa konfirmasi pemilik NIK,” terang Tony, Kamis (13/5/2021).
Tony menjelaskan, dirinya memang pernah menyetorkan NIK kepada Pemkab Bojonegoro saat hendak mengikuti vaksin Covid-19. Namun secara sepihak, tiba-tiba NIK muncul di dalam Surat Keterangan sebagai penerima bingkisan lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021 yang ditandatangani dan di terbitkan oleh Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Hal senada disampaikan Dewi Rina Handayani yang menyebut bahwa NIK yang ada di KTP sifatnya rahasia.
“Mestinya ada konfirmasi kepada pemilik untuk menghindari penyalahgunaan,” ungkap Dewi Rina Handayani kontributor media nasional TV One ini.
Menyikapi hal ini, Bambang Yulianto selaku Ketua Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro (FJTB) sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.
“Ini adalah sikap arogansi penguasa, (Red: Bupati). Kenapa arogan, karena secara sepihak Bupati sudah menerbitkan Surat Keterangan tanpa konfirmasi atau persetujuan dari yang bersangkutan, dalam hal ini adalah wartawan,” jelas pria yang akrab disapa Eeng, Wartawan Metro TV ini.
Menurutnya, penerbitan Surat Keterangan kepada wartawan sebagai daftar penerima bingkisan lebaran tersebut merupakan sebuah bentuk modus untuk melegalkan bancaan bingkisan lebaran. Pria ini merasa aneh dan heran, kenapa hal ini bisa luput dari kontrol DPRD? Dimana letak kinerja dan fungsi kontrol 50 anggota wakil rakyat tersebut? Padahal anggaran bingkisan lebaran yang konon menghabiskan uang hampir 5 miliar itu adalah uang rakyat.
“Jika tindakan-tindakan ini tidak segera diakhiri, maka akan sangat mungkin dapat menimbulkan spekulasi liar dan preseden buruk pada masyarakat. Sebab bukan tidak mungkin hal ini akan terulang lagi,” pungkas Eeng. (*/cipt/red)
Turut prihatin..
Lebih baik diadakan audit diskusi yang terbuka supaya kita rakyatmu ini bisa percaya dan tau apa yang sedang terjadi, perihal ini mencakup tingkat kabupaten toolonglah dikaji yang bener gunain yang bener rakyatmu ini bangga kepadamu.
Baru tau ya