BOJONEGORO – Jum’at 13 Maret 2020, bertempat di gedung Angling Dharma lantai 2, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipimpin langsung Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Mu’awanah.
Dari data yang dihimpun media ini, ada 12 jabatan pemimpin tinggi pratama yang mengisi pos sebagai Kepala Dinas dan sekretaris dinas. Beberapa dinas yang semula dipimpin dengan status Plt. (Pelaksana tugas) saat ini telah diisi secara definitif. (lampiran foto screenshot sejumlah ASN yang dilantik pada hari Jum’at 13/03/20).
Sejumlah jabatan yang selama ini dijabat Pelaksana tugas (Plt) seperti pada Dinas Pendidikan saat ini diisi Dandy Suprayitno AP M.Si, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang, dijabat Retno Wulandari ST, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dinas Sosial telah dilantik Drs Arwan M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kedungadem, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabat Machmudin AP MM, Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan dijabat Drs Nur Sujito MM, Kepala Bappeda dijabat Drs Ec Mokhamad Anwar Mukhtadlo M.Si, yang menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Teguh Prihandono Ak dan Dinas Peternakan dan Perikanan dijabat Drh Catur Rahayu K. M.Si.
Pada acara pelantikan tersebut, Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Mu’awanah, menyampaikan bahwa mutasi dan promosi di tubuh ASN merupakan sesuatu hal yang wajar. Perlu diketahui bersama, mutasi dan promosi semacam ini dilakukan melalui rangkaian yang panjang, secara mekanisme dan regulasi yang ada.
“Kita telah melalui semua tahapan dan proses serta mekanisme sesuai dengan regulasi yang ada. Assesment dengan melibatkan tim seleksi dengan berbasis kompetensi,” terang Bupati Bojonegoro.
Dr Hj Anna Mu’awanah juga menyampaikan pesan, bagi seluruh pejabat yang telah dilantik pada saat ini, segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia. (Lud/Red)