“Kita minta pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan sangat matang, karena situasi ekonomi masyarakat masih belum cukup pulih. Tentu rakyat masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, agar perputaran perekomian kembali berjalan dengan baik,” ungkap Lisda dalam keterangannya, Jumat (27/1).
Pernyataan Lisda terkait pemerintah yang menghapus sejumlah program bansos di 2023. Bansos yang dihapus yakni bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
Pemerintah beralasan bansos dihapus karena sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini, seperti meredanya pandemi covid-19 hingga mulai turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.
“Jika memang harus dihapuskan dengan alasan itu, tentunya dapat dipahami. Namun penetapannya jangan terburu-buru sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dan mempersiapkan diri. Karena dengan kondisi ini kita hanya bisa berharap situasi ekonomi semakin kondusif, sehingga masyarakat kembali bergairah dalam berusaha dan bekerja,” papar Lisda.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu juga mengusulkan agar pemerintah tetap menyiapkan berbagai skenario bansos jika sewaktu-waktu situasi emergency kembali terjadi karena dunia masih dilanda ketidakpastian.
“Jika pun ada program bansos lagi, betul-betul dipakai untuk hal-hal yang sangat penting dan menyasar kepada mereka yang benar-benar miskin. Serta program sosial untuk sektor kesehatan seperti vaksinasi Covid-19 gratis tetap dilanjutkan,” kata anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu.(ds/Bee)