BOJONEGORO – Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterimakan kepada desa bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021. Hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan atau pelaksanaan. Sehingga harus dilakukan pengecekan secara langsung di lapangan.
Sejak awal pelaksanaan BKK hingga saat ini, Wakil bupati (Wabup) Bojonegoro Drs H Budi Irawanto, M.Pd tak hentinya melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak). Hal tersebut, sebagai wujud tanggungjawab guna mengawal dan memastikan penggunaan anggaran negara. Serta kepedulian terhadap Pemerintah desa (Pemdes) agar tidak mengalami kendala.
Kepada media kabarpasti.com, Budi Irawanto menegaskan bahwa dirinya tak akan berhenti melaksanakan pengecekan di lapangan terhadap penggunaan anggaran BKK yang diterima ratusan desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Selain, mencegah terjadinya penyelewengan dan pelanggaran, mas Wawan sapaan akrab Wabup Bojonegoro ini juga berharap BKK yang diterimakan ke desa-desa, dapat bermanfaat dan tepat guna.
“Saya akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan BKK, bahkan memantau langsung di lokasi. Apa bila ditemukan penyelewengan yang disengaja, tak segan-segan saya akan melaporkan ke APH,” tandasnya.
Pantauan awak media, Kamis, 10/3/22, Wabup Bojonegoro melakukan Sidak di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Baureno. Salah satunya yakni di Desa Tlogoagung, di mana desa tersebut memperoleh BKK senilai Rp. 296.849.874,75.
Ditemui di sela-sela Sidak, Budi Irawanto mengungkapkan, Desa Tlogoagung, Kecamatan Baureno merupakan penerima BKK yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro T.A 2021, dengan jenis kegiatan pengaspalan jalan.
Dari keterangan yang disampaikan sekretaris desa (Sekdes) Tlogoagung M Taufiqurahman Said, hingga saat ini BKK di desa tersebut baru cair 50 persen. Namun, pengerjaannya telah diselesaikan 100 persen.
“Anggaran Rp. 296.849.874,75 itu, sudah cair 50%, namun pengaspalan jalan sudah diselesaikan tuntas 100%. Dengan panjang jalan 290 meter, meliputi 240 meter lebar jalannya 4 meter, dan untuk 50 meter lebarnya 5 meter. Yang mengerjakan yakni CV Abimanyu,” tutur mas Wawan.
“Pak Sekdes Tlogoagung tadi juga mengatakan sudah dilakukan monev dari pihak DPU Bina Marga, tinggal menunggu hasil dan pencairan 50% tahap kedua,” tandasnya.
Lebih lanjut mas Wawan juga mengatakan, melihat kondisi semacam ini, hampir di seluruh desa penerima BKK, pelaksanaannya tidak sama. “Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait, terhadap desa-desa penerima BKK, masak uang baru cair 50% tahap pertama, pekerjaan sudah tuntas 100%, dengan begitu siapa yang nalangi kok sudah diselesaikan”.
“Pelaksanaan dan pengelolaan BKK sendiri sudah dibekali juknis serta Perbup dan harus disesuaikan, kenapa tidak dilakukan pembinaan atau diseragamkan dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (Cipto/red)
jalan utara pasar kota kapan diaspal…lubang sudah bisa dibuat renang saat hujan