BOJONEGORO – Banjir kiriman tahunan dari hulu selalu merendam puluhan hektar sawah dengan tanaman padi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro menjadi perhatian serius Kelompok Tani (Poktan) dan anggota desa setempat.
Melihat situasi dan musibah dalam 3 tahun terakhir ini, apabila daerah hulu yakni Desa Kunci, Kecamatan Dander banjir bandang, maka sekitar 100 hektar lebih lahan pertanian mereka juga terendam banjir.
“Bahkan, Air banjir dari hulu yang merendam lahan pertanian mereka bisa sampai 7 hari lamanya, Sehingga hal tersebut sangat merugikan petani,” kata Khamim, Ketua Poktan Makmur, Minggu (13/11/2022).
Dari kondisi tersebut, hari ini tiga kelompok tani yakni Poktan Widodo, Poktan Makmur dan Poktan Sido rukun, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, bersama anggota menggelar musyawarah di atas genangan air kiriman di lahan pertanian mereka.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atau pihak terkait melakukan hal nyata membantu petani agar tidak terus merugi karena banjir ini,” tambah H. Sufyan, Ketua Poktan Widodo.
Seperti diketahui, Poktan Desa Sukorejo berada di jalur Daerah Irigasi Pirang yang merupakan Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Timur dengan Bendung Pirang yang ada di Desa Jati Blimbing dengan pusat mata air di Desa Kunci, Kecamatan Dander.
Sementara itu, hasil musyawarah Poktan yang unik diatas air lahan persawahan tersebut menghasilkan 4 kesepakatan diantaranya adalah:
1. Ada langkah nyata yang dilakukan oleh yang punya kewenangan, baik dari Desa, Dinas PU, Dinas SDA, BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Bojonegoro, BBWS Provinsi Jawa Timur.
Seperti pembuatan infrastruktur, pengendalian dan penanganan masalah klasik yakni mudahnya terjadi banjir di hulu maupun di hilir. Penanganan bisa jangka pendek menengah maupun jangka panjang.
2. Daerah terdampak banjir, Desa Sukorejo dan sekitarnya membutuhkan solusi perubahan pola tanam untuk menghindari banjir saat musim rendeng, yang tentunya dengan dukungan infrastruktur sumur air dari dalam tanah.
3. Terkait Problem atau masalah Poktan dan Petani yang selalu merugi akibat masalah banjir yang bisa di alami petani 7 kali dalam setahun. Petani memohon ada langkah intervensi reel, permodalan, pemenuhan pupuk, Kebutuhan Saprodi, alsintan dan lainnya.
Terkait dengan Pemenuhan pupuk non subsidi dan Saprodi, adanya pengendalian dari pemerintah supaya tidak terlalu mahal.
4. Poktan dan Anggota membutuhkan biaya produksi pertanian dan harga yang layak dan berimbang. Karena jika tidak ada intervensi dari pemerintah Poktan dan anggota tidak akan sanggup berproduksi lagi. (cipt/red)