Kabar Pasti
  • Home
  • Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Hukum & Pemerintahan
  • Pendidikan & Kesehatan
  • Desa & Budaya
  • Kolom
    • Olahraga & Hiburan
    • Ekonomi & Wisata
    • Lensa Pasti
    • Video
No Result
View All Result
  • Home
  • Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Hukum & Pemerintahan
  • Pendidikan & Kesehatan
  • Desa & Budaya
  • Kolom
    • Olahraga & Hiburan
    • Ekonomi & Wisata
    • Lensa Pasti
    • Video
No Result
View All Result
Kabar Pasti
No Result
View All Result
Home Politik & Kebijakan

Penundaan Pilkada Adalah Kebijakan Frustrasi

Tuesday, 22 September 2020 - 07: 00
Penundaan Pilkada Adalah Kebijakan Frustrasi

Moch Ekhsan, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur

SURABAYA – Tahapan Pilkada sudah ditunda limab ulan lalu. Penundaan itu menimbulkan ketidakpastian politik dan hukum di daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Moch Eksan di Surabaya, Senin (21/9/2020) kemarin.

“Penundaan pemilu bukan persoalan sederhana. Bukan pilihan hitam putih, dan bukan pula pilihan hidup dan mati. Pertanyaan mendasarnya, apakah dengan penundaan pilkada otomatis menurunkan kasus baru?” katanya.

Eksan mengatakan, tak ada yang bisa menjamin penundaan pilkada secara otomatis akan menurunkan jumlah kasus baru dan memutus mata rantai penyebaran virus. Justru, menurutnya, citra Indonesia buruk di mata dunia.

Baca Juga

Belum Tentukan Arah Koalisi 2024, Surya Paloh: NasDem Tidak Terburu-buru

Refleksi 24 Tahun Reformasi, Ginandjar Kartasasmita: Malah Lahirkan Oligarki dan Kleptokrasi!

Kebijakan penundaan pemilu, tambahnya, merupakan kebijakan frustasi. Pemerintah, partai politik, para tokoh, dan masyarakat dinilai tidak bisa mengedukasi dirinya sendiri untuk hidup baru dengan protokol kesehatan.

“Ini kesempatan pemerintah membuat mapping pandemi untuk melakukan rapid test massal dan mencoba vaksin dalam memerangi virus global ini,” tegas Eksan.

Menurut Eksan, kebijakan normal baru sesungguhnya jalan tengah. Sayangnya, tambah Eksan, disiplin nasional yang rendah menjalani hidup dengan protokol kesehatan yang ketat, menyebabkan penyebaran virus semakin mengganas.

Mantan komisioner KPU Jember itu menilai, usulan penundaan pilkada serentak tak lepas dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan kembali di DKI Jakarta. Kebijakan itu adalah rem darurat untuk mengurangi jatuhnya lebih banyak korban Covid 19.

“Meski Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus Corona terbesar di Indonesia sedang tidak pilkada, daerah-daerah lain di Nusantara harus menerima konsekuensi politis demokratis untuk tetap menggelar pilkada,” pungkas Eksan.(*/red)

SendShareTweet

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

© 2022 Kabarpasti.com

No Result
View All Result
  • Home
  • Peristiwa
  • Politik & Kebijakan
  • Hukum & Pemerintahan
  • Pendidikan & Kesehatan
  • Desa & Budaya
  • Olahraga & Hiburan
  • Ekonomi & Wisata
  • Kolom

© 2022 Kabarpasti.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist