“Berdasarkan pendapat sejumlah pakar, meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat kelak dicabut, saya kira masyarakat harus menjalankan norma-norma baru dalam kesehariannya terutama terkait dengan peningkatan imunitas dan pemenuhan standar kesehatan agar tetap terlindungi dari Covid-19,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/12).
Berdasarkan catatan Satgas Covid-19, pada Selasa (27/12) terdapat 803 tambahan kasus baru Covid-19 dan kasus aktif tercatat 16.575 kasus di seluruh Indonesia. Bahkan sejumlah pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan mereka bila kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut.
Meski kelak kebijakan PPKM dicabut, menurut Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, standar kesehatan masyarakat pascapandemi tetap harus dipenuhi antara lain dengan memastikan setiap warga sudah harus mendapatkan vaksin booster Covid-19.
Selain itu, ujar Legislator NasDem tersebut, upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat harus terus dilakukan dengan berbagai langkah yang terukur. Penggunaan masker di keramaian, tambahnya, diharapkan juga menjadi norma baru di masyarakat.
Di sisi pemerintah dan para pemangku kepentingan, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, diharapkan mampu menghadirkan mekanisme yang dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai dengan adanya mekanisme yang mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 tersebut, perlindungan masyarakat dari serangan virus yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun itu, bisa dilakukan dengan baik.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) tersebut mengajak semua pihak untuk mendorong hadirnya mekanisme pengendalian penyebaran Covid-19 yang efektif. Dengan demikian bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kinerjanya di berbagai bidang dan menjalankan proses berbangsa dan bernegaranya sesuai amanah konstitusi UUD 1945 untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.(*)