BOJONEGORO – Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro di gelar pada Sabtu (28/9/19) di Hotel dan Resto Griya MCM di kawasan Jalan Pemuda Bojonegoro. Agenda ini bertujuan memilih dan melantik kepengurusan PWI Bojonegoro untuk masa bhakti 2019-2022.
PWI sendiri adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta bertepatan dengam Hari Pers Nasional. Dimana mereka beranggotakan wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Siang itu terpilih secara aklamasi seorang Wartawan blokBojonegoro.com, M. Yazid dari Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI) menggantikan Sasmito Anggoro, seorang wartawan dari Suara Bojonegoro yang periode sebelumnya menahkodai organisasi ini.
Dari pantauan awak media ini, Konfrensi dan pelantikan Pengurus PWI Bojonegoro ini nampak dihadiri oleh Ketua Pengurus PWI Jatim Ainur Rohim, Wakil Ketua Bidang Organisasi Suhermono dan Sekretaris Eko Pamuji.
Setelah terpilih, M. Yazid menyampaikan bahwa pihaknya bersama pengurus akan berusaha memajukan organisasi ini. Era digital globalisasi menjadi tantangan besar tersendiri bagi wartawan utamanya dalam memerangi berita HOAX .
“Terimakasih kepada teman-teman yang sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk memimpin PWI Bojonegoro,” jelasnya.
Apa yang akan dilakukan, harapan dan keinginannya pasca dirinya terpilih, pria asal Balen ini mengaku sudah punya banyak pekerjaan rumah dan planing besar.
“Kita akan segera menyusun program kerja kedepan, menjadikan wartawan yang kompeten dan bekerja sesuai kode etik jurnalistik,” jelasnya.
“Termasuk bagaimana memberikan pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi pers, ini adalah kewajiban PWI,” tegasnya.
Selain M. Yazid ada dua pengurus lainnya dipilih secara aklamasi yakni M. Nurkozim dari Radar Bojonegoro sebagai Sekretaris dan Andik Setyobudi dari Radio El Shinta sebagai Bendahara.
Konferensi dan pelantikan Pengurus PWI Bojonegoro ini juga terlihat dihadiri perwakilan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, Aliansi Jurnalis Independen, NGO, perwakilan media dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. (Kust/Red)