MUSYAWARAH DAERAH (MUSYDA) Muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro ke-10 bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Bojonegoro Jalan Teuku Umar. Seharusnya Musyda ke-10 ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Karena dari 2016 hingga 2020 terkendala pandemi, perhelatan Muktamar Muhammadiyah disambung Musywil dan akhirnya baru terealisasi pada Ahad,12 Maret 2023.
Semarak Musyda sudah sangat terasa, adanya pra-musyda dengan gelaran kegiatan fun bike terbuka untuk umum bertempat di Pondok MBS Al-Amin Putri di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander dilanjutkan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSYPIMDA) yang melibatkan majelis, lembaga, ortom daerah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Bojonegoro membahas berbagai persoalan dan target ke depan. Terakhir dari rangkaian acara tersebut adalah momentum Musyda untuk menentukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro selanjutnya.
Musyda Muhammadiyah Bojonegoro ke-10 mengangkat tema “Mewujudkan Islam Berkemajuan, Memajukan Bojonegoro” gagasan yang dibawa dalam Musyda sangat rasional dan relevan dengan cita-cita Muhammadiyah, serta memperoleh Pimpinan yang bisa benar-benar memajukan Bojonegoro melewati hubungan secara holistic, mampu mengontrol kebijakan-kebijakan kepemerintahan, karena Pimpinan Daerah Muhammadiyah setara dengan pemimpin daerah, sehingga harus menjadi Bupatinya Muhammadiyah.
Harapan besar dalam Musyda yang dikatakan menggembirakan harus mampu membawa sosok pimpinan muhammadiyah yang benar-benar responsif terhadap pemuda dan memperhatikan kader-kader muhammadiyah dalam pemberdayaan maupun pemberian fasilitas yang dibutuhkan, karena mereka akan melanjutkan estafet kepemimpinan kedepan.
Jika melihat secara luas Pimpinan Daerah Muhammadiyah seperti sebuah lahan basah, karena bisa dilihat dari perkembangan dan kemajuan amal usahanya dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu aset-aset Muhammadiyah yang harus bisa dijaga, bukan hanya dinikmati segelintir orang saja atau kelompok tertentu.
Momen lima tahun tersebut tidak sekedar menjadi pergantian kepemimpinan saja, namun juga pembaharuan dan pembenahan gerakan muhammadiyah dari masa ke masa, apalagi yang kita hadapi yang serba pragmatis, budaya konsumtif dan sangkar besi kapitalisme.
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bojonegoro berkomitmen untuk menjadi ruang evaluasi guna pembaharuan gagasan dan perluasan gerakan hingga menyentuh seluruh elemen muhammadiyah dan dinamika yang terjadi mulai cabang hingga ranting agar menjadi focus dalam musyda. Sebenarnya secara garis besar hampir sama dinamika yang terjadi di setiap cabang yakni masalah perkaderan, namun juga setiap cabang memiliki ciri khas dan kebutuhannya masing-masing.
PC IMM Bojonegoro mempunyai rekomendasi dalam melihat sosok Pemimpin Muhammadiyah Bojonegoro yang ideal, di antaranya;
Pertama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro dapat membentuk wadah bagi pengembangan keilmuan kader-kader Muhammadiyah Bojonegoro. Dengan membentuk central studi pengembangan dan penguasaan keilmuan yang dapat memunculkan kematangan berpikir sehingga Muhammadiyah Bojonegoro tidak kehilangan nafas intelektual.
Kedua, mampu merumuskan strategi dalam dalam pengembangan ekonomi prespektif Muhammadiyah yang tidak hanya bertumpu pada pengembangan amal usaha oleh individu-individu dalam persyarikatan saja. Guna membangun pemberdayaan ekonomi bagi warga Muhammadiyah, baik dalam sisi manajerial, keuangan, digitalisasi, infrastruktur, hingga pasar yang massif.
Ketiga, pimpinan Muhammadiyah Bojonegoro mampu merumuskan langkah dalam dakwah kultural dan akomodatif dalam dalam penguatan basis-basis ideologi dengan mengedepankan kontekstualisasi dakwah hingga akar rumput, agar warga Muhammadiyah ajeg dalam memahami ideologi yang utuh dan terhindar dikotomi.
Keempat, pimpinan Muhammadiyah ke depan mampu mengembangkan peran digitalisasi sebagai lahan dakwah di era sekarang yang serba modern dan digital. Sehingga penyebaran pandangan islam yang berpijak pada Al-Qur’an dan As-Sunnah memiliki sifat kemajuan yang massif apabila terkemas dengan baik dalam bentuk digital sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
Kelima, mendorong Pimpinan Muhammadyah ke depan untuk pro-aktif dalam advokasi kebijakan publik terutama pada ranah lokal daerah Bojonegoro sendiri. Hal ini yang menjadi sangat penting dalam mewujudkan baldatun thayibun wa rabbun ghafur perlu menghadirkan pengawalan-pengawalan kebijakan birokrasi yang bermuara pada kebaikan seluruh masyarakat.[pc-imm]