BOJONEGORO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bojonegoro Tahun 2020 guna penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021 diselenggarakan Selasa 10/03/2020 di Pendopo Kecamatan Kota Bojonegoro.
Ikhwan Sugiyanto selaku ketua panitia acara Musrenbang.
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bappeda Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Camat Kota beserta jajaran staf, forpimcam Kota, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa Se wilayah Kecamatan Kota, sekretaris kelurahan dan sekretaris desa Se wilayah Kecamatan Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta Kepala sekolah dan tokoh pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Kota Bojonegoro.
Saat membuka Musrenbang, Camat Kota Bojonegoro, Mochlisin Andi Irawan SSTP MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang harus dilaksanakan pada awal bulan Maret. Sebagai proses daripada pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Dengan mengundang semua unsur masyarakat agar ikut berperan aktif.
“Kita menghadirkan semua unsur pada kegiatan musrenbang ini, agar masyarakat yang hadir turut berperan aktif memberikan masukan sekaligus sebagai sarana sinkronisasi dan sinergitas program dengan pemerintah Kabupaten,” terang mantan Camat Kalitidu.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, Drs Ec M Anawar Mukhtadlo, memberikan paparan terkait dengan bencana internasional yakni virus Corona, yang berdapak pada perekonomian dunia salah satunya harga minyak dunia anjlok/mengalami penurunan, dan tentunya akan berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro, yang bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Dikatakan, sesuai SK Bupati Tahun 2017 tentang jalan Kabupaten dengan panjang 813 kilo meter telah dinyatakan tuntas. Pada tahun 2021 akan melanjutkan dengan kebijakan jalan poros antar desa. “Kita akan segera menangani sampai tahun 2023. Tak hanya jalan, kita juga akan menuntaskan pembangunan TPT dan Drainase serta jembatan yang include dengan jalan juga akan dituntaskan,” tutur Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
Masih menurut M Anawar Mukhtadlo, bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro menjadi prioritas Bupati, dimana pada tahun 2019 sesuai hasil rilis dari BPS di kisaran angka 68,75 dan Bojonegoro diurutan 26 Jawa Timur. Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro melaksanakan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan-pelatihan yanh bersertifikasi maupun non sertifikasi guna mendorong dan mencetak 100.000 lapangan kerja baru kurun waktu lima tahun.
Pantauan awak media kabarpasti.com, yang berada di lokasi, pada kagiatan tersebut juga dilakukan sesi tanya jawab dan penyampaian usulan. Peserta Musrenbang yang hadir rata-rata mengusulkan sistem drainase dan penentuan elevasi yang ada di kota. Kepla Desa Pacul, Wagiman, menyampaikan terkait pekerjaan saluran air di jalan Serma Abdullah yang mangkrak.
Lebih lanjut, Kepala Desa Sukorejo, Budi Suprayitno, juga mengusulkan pengerjaan jalan kembar di jalan Munginsidi, dengan memanfaatkan saluran air di sebelah kiri dan kanan jalan. “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah kabupaten agar membeli alat pencacah lumpur karena alat berat sudah tidak mungkin lagi masuk ke bibir sungai, sebab akses jalan sudah padat perumahan”.
Sementara itu, Kepala Desa Campurejo Edi Sampurno, menyampaikan aspirasi warga terkait drainase khususnya penanganan genangan di wilayahnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa ada 5 obyek vital di Camourejo. Di antaranya, stadion, 2 bangunan Rumah Sakit, Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan ada pengembang perumahan.
Menurut Edi Sampurno, akhir-akhir ini saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, ruas jalan di sekitar Campurejo rata-rata ngambang karena genangan air. “Kalau kami urai masalahnya ada di pematusan akhir yang tidak sempurna, bahkan ada saluran air yang berada di bawah rumah warga. Kami mohon untuk dibongkar saja”.
Perlu disampaikan pula, bahwa titik elevasi perbatasan antara Desa Campurejo dan Desa Mulyoagung juga bermasalah, jadi mohon dilakukan peninjauan kembali, imbuh Kades Campurejo.
Menanggapai usulan dan pertanyaan peserta Musrenbang Kecamatan, Plt. Kepala Bappeda, menyampaikan akan melakukan koordinasi bersama dinas atau OPD terkait. (Lud/Red)