BOJONEGORO – Sebagai kabupaten dengan postur APBD sangat tinggi di Jawa Timur dinilai masih belum ramah difabel. Terlihat dari fasilitas umum dan sarana publik yang belum memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.
“Trotoar kita sudah bagus, tapi belum nyaman untuk tuna netra. Gedung-gedung pemerintah juga belum bisa diakses sepenuhnya oleh difabel,” ungkap Natasha Devianti, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (19/1/2022).
Dalam agenda “Mendengar dan Mengawal Aspirasi” di Rumah Bersama Disabilitas Bojonegoro, legislator perempuan asal PDIP tersebut mengatakan bahwa pembangunan di Bojonegoro harus melibatkan semua pihak, termasuk para difabel. Natasha menyebut pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memang dibutuhkan masyarakat. Jalan, jembatan, dan gedung-gedung pelayanan ditingkatkan. Namun sangat disayangkan karena minim partisipasi publik.
“Sejatinya pembangunan ini untuk semua warga Bojonegoro. Makanya harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan kita semua, termasuk teman-teman difabel,” kata Kak Sasha, akrab dipanggil.
Pertemuan yang diikuti berbagai organisasi difabel di Bojonegoro ini, Sasha mengajak semuanya untuk berani bicara dan menyuarakan kepentingan difabel. Namun perlu ada pendampingan dari berbagai pihak. Sehingga dirinya akan terus mendorong Pemkab Bojonegoro agar proaktif memberikan ruang kepada teman-teman difabel.
“Kami menyambut baik dukungan ini. Ruang-ruang aspirasi yang selama ini sudah sangat langka membuat kami bersemangat,” ucap Tahir, Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bojonegoro.
Tahir sendiri melihat pembangunan Bojonegoro sangat gencar. Namun pelibatan kaum marginal perlu ditingkatkan lagi. Sehingga pembangunan terasa oleh semua.
Selain PPDI, hadir pula dari Gergatin dan Pertuni. Elemen-elemen organisasi difabel berkumpul dalam diskusi yang merupakan bagian dari Reses Masa Sidang I 2020 dari anggota dewan Natasha Devianti tersebut.
Natasha berjanji, apa yang menjadi unek-unek dan masukan dalam reses ini akan dibawa menjadi pokok pikiran DPRD Bojonegoro. Ke depan, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus mewujudkan Bojonegoro yang inklusif, responsif gender dan ramah disabilitas.
“Tentu ini seharusnya sejalan dengan 17 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro saat ini,” pungkas Sasha.(*/shint/red)