BOJONEGORO – Tingginya APBD Bojonegoro mulai tahun anggaran 2019 hingga kini yang berada di kisaran 6 – 7 Triliun ternyata masih menyisakan berbagai masalah infrastruktur yang perlu mendapatkan penanganan serius. Seperti yang ditemukan Wabup Bojonegoro, Budi Irawanto saat melakukan inspeksi, yakni SDN Alasgung 2, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro dengan kondisi rusak parah.
Menyikapi temuan Wakil Bupati Bojonegoro ini, Muchlasin Afan, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro kepada media ini menyampaikan tanggapanya.
“Kami di komisi C sudah setiap Rapat Kerja, baik dengan Dinas Pendidikan maupun Tim Anggaran Eksekutif sudah meminta update kondisi infrastruktur pendidikan dengan berbagai kategori,” kata Muchlasin Afan, Selasa (28/12/2021).
Menurutnya, update data kondisi infrastruktur baik pendidikan maupun kesehatan, mulai dari rusak berat, sedang dan ringan terus diminta kepada pihak terkait agar bisa menentukan skala prioritas dalam penentuan penganggaran. Tapi sayangnya, sampai saat ini bahkan sudah selama 3 tahun berjalan, pihak eksekutif tidak mampu membuat peta kondisi dengan kategori tersebut.
“Sudah 3 tahun berjalan, eksekutif tak mampu menunjukkan peta kondisi dengan kategori yang kita minta,” tegas politisi Demokrat ini.
Saat disinggung soal kebijakan, Muchlasin Afan mengatakan jika memang ada kebijakan dari eksekutif yang menyulitkan pihak DPRD Bojonegoro dengan tidak diberikannya ruang untuk mengusulkan anggaran berupa pokok pikiran pada infrastruktur Sekolah Negeri.
“Dari adanya kebijakan itu, maka domain pengusulan anggaran pembangunan di Sekolah Negeri mutlak menjadi domainnya eksekutif,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa bulan terakhir, Wakil Bupati Bojonegoro gencar melakukan inspeksi dan monitoring berbagai kegiatan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Bojonegoro baik dengan leading sektor OPD maupun diwilayah pemerintah desa sebagai tanggung jawabnya selaku ekskutif kepada masyarakat Bojonegoro.(BK)