Oleh: M. Yazid Mar’i *)
KEHADIRAN Muhammadiyah di Indonesia 108 tahun silam tidak lain adalah sebuah jawaban riil terhadap kondisi bangsa Indonesia saat itu, dimana kolonial Belanda tidak hanya mengeruk kekayaan bangsa melainkan juga merenggut hak dasar masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang mencerahkan termasuk juga rasa aman khususnya umat Islam dalam menggenggam keyakinan agamanya dari para zending.
Realitas inilah yang memantik KH. Ahmad Dahlan setelah pulang dari ibadah haji dan berguru kepada ulama Indonesia di Makkah, untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, tepatnya 18 November 1912 M.
Beliau memandang bahwa untuk mengangkat derajat umat Islam dan bangsa Indonesia, jawabnya tidak lain hanya dengan pendidikan modern, pendidikan yang mampu menjawab tantangan zamanya, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk merdeka dari cengkraman kolonial.
Sebagai kontribusi awal Muhammadiyah untuk bangsa. Tidak berhenti dari sini, kontribusi Muhammadiyah dibuktikan dengan peran kadernya dalam merumuskan dasar Pancasila. Sederetan nama KH. Kahar Muzzakir, Kasman Singodimejo, dan ki Bagus Hadikusumo adalah founding father yang sangat memahami kemajemukan “kebhinekaan” masyarakat Indonesia.
Karenanya dengan lapang dada demi persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka menerima hilangnya tujuh kata pada piagam Jakarta “Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada masa kemerdekaan, Muhammadiyah juga telah secara nyata memberikan sumbangsih riil dalam segala bidang; pendidikan, kesehatan, sosial dan politik. Selain mewakafkan kader-kadernya yang tersebar diberbagai bidang garab kenegaraan, tak terbantahkan, juga berkontribusi membantu bangsa. Tercatat pada data terakhir, dibidang pendidikan tercatat 10. 381 sekolah yang terdiri atas TK atau PTQ berjumlah 4623, SD/MI 2.604, SMP/MTS 1772, SMA/sMK/MA 1143; Ponpes 67 dan 172 Perguruan Tinggi.
Keseluruhan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dibidang kesehatan tercatat sebanyak 72 Rumah Sakit, belum lagi Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Dibidang sosial ratusan panti asuhan, panti jompo, panti tuna netra, panti wreda, dan rehabilitasi dampak narkoba.
Lalu bagaimana dibidang politik? Muhammadiyah juga senantiasa berkontribusi positif secara inten terhadap negara dalam bentuk saran, usul agar penyelenggaraan negara tetap pada rel cita-cita dan tujuan mulia kemerdekaan, yang dalam perspektif Muhammadiyah sebagai amanat umat dan amanat bangsa.
Kurun terakhir, Muhammadiyah pun juga tidak diam. Pertentangan dua ideologi besar kapitalis dan sosialis didunia, tampakya juga menggejala di Indonesia yang ditandai adanya upaya mereduksi ideologi negara “Pancasila” melalui RUU HIP. Padahal jauh para tokoh Muhammadiyah yang berkontribusi dalam persiapan berdirinya negara, satu diantara perumus Dasar Negara Pancasila, memandang Pancasila adalah “Jalan Tengah” untuk menggapai tujuan dan cita-cita bangsa dari kemajemukan. Maka muhammadiyah melakukan kajian dengan seksama materi RUU HIP. Berdasarkan pengkajian tahap pertama Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah, materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan UUD 1945 dan sejumlah Undang-Undang, terutama Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Karenanya mengharuskan PP Muhammadiyah untuk memberikan pernyataan resminya nomor 09/PER/I.0/I/2020 yang pada intinya pembahasan RUU HIP belum terlalu urgen dan menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk kembali kepada kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketika bangsa menghadapi Pandemi Covid-19, kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa lebih bersifat implementatif melalui aksi nyata memutus mata rantai penyebaran secara preventif dan dampak sosial ekonomi dari pandemi melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan menyiapkan rumah sakit diseluruh Indonesia untuk melakukan penanganan secara profesional. Menurut catatan MDMC pusat hingga pertengahan November, bantuan yang disalurkan mencapai 310 milyar dengan penerima manfaat sejumlah 510.873 jiwa.
Tak terkecuali PDM Bojonegoro yang juga telah mengambil peran dalam hal ini, dalam bentuk pendistribusian Sembako sejumlah 90 ton beras, gula, dan mie instan, penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah dan fasilitas umum, juga pembagian masker kepada warga Bojonegoro.
Terkait dengan penanganan masyarakat terinfeksi Covid-19, Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Bojonegoro juga tidak tinggal diam, melainkan menyiapkan secara profesional untuk membantu masyarakat Bojonegoro, sebagai bagian dari khidmat Muhammadiyah Bojonegoro untuk negeri.
Secara internal, sebagai bentuk tindakan preventif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Muhammadiyah menunda Muktamar sebagai forum Musyawarah tertinggi Muhammadiyah hingga pandemi benar-benar usai, demikian halnya dibidang pendidikan memutuskan untuk diberlakukannya pembelajaran daring, demikian halya dengan kegiatan-kegiatan organisasi masih semaksimal mungkin dilakukan secara virtual.
Terhadap proteksi kaum lemah, Muhammadiyah juga memberikan masukan kepada pemerintah Terkait UU Cipta Kerja, yang dalam pespektif Muhammadiyah masih banyak terdapat pasal yang belum berpihak kaum lemah. Bahkan saat UU disahkanpun, Muhammadiyah masih melakukannya kajian dengan membentuk Tim Kajian Akademis, dengan harapan dapat berkontribusi positif terutama dalam menjaga kiblat bangsa, seperti tema Milad 108 Muhammadiyah.
Tetaplah istiqomah Muhammadiyahku bagi kebaikan bangsa. Jangan pernah berhenti, umat menanti. Semoga.
*) Penulis adalah Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro.
