JAKARTA – Sugeng Suparwoto
Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menerapkan subsidi tertutup dalam penyaluran distribusi BBM Pertalite dan Solar. Dengan skema digital melalui aplikasi MyPertamina, dia optimistis jumlah konsumsi dan kuota BBM bersubsidi bisa dikontrol secara transparan.
“Apa yang dilakukan Pertamina dengan MyPertamina adalah bagian dari itu (mengontrol BBM bersubsidi). MyPertamina itu hanya alat. Yang penting adalah data yang layak disubsidi,” kata Sugeng dalam diskusi di Jakarta, Senin (4/7/2022).
Menurut Legislator NasDem itu, pemerintah sudah mempunyai data lengkap untuk memaksimalkan penyaluran BBM bersubsidi, agar tepat sasaran.
“Kita ini ada data orang dari RT, RW, kelurahan, kabupaten. Mestinya kita mampu mengidentifikasi keluarga mana yang harus menerima BBM, gas, listrik, maupun pangan bersubsidi,” ujarnya.
Meski demikian, Sugeng menilai sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina memang belum maksimal. Ia berharap program distribusi BBM bersubsidi melalui MyPertamina bisa lebih tersosialisasi.
“Khususnya pada masyarakat menengah ke bawah dan usaha kecil yang menjadi target utama penerima subsidi,” tandasnya.
Sugeng juga menjelaskan pentingnya pembatasan dan kontrol penyaluran BBM bersubsidi. Kuota BBM bersubsidi Pertalite yang telah ditetapkan pada awal tahun sejumlah 23,5 juta kiloliter (KL) tidak dapat mencukupi hingga akhir tahun. Sama halnya dengan Solar yang dalam APBN 2022 ditetapkan kuotanya sebesar 13 juta KL.
Konsumsi Pertalite enam bulan pertama tahun 2022 sudah mencapai 2/3 dari kuota yang ditetapkan. Guna menutup kemungkinan krisis energi, DPR bersama pemerintah terus meningkatkan pengawasan distribusi sekaligus menambah kuota BBM bersubsidi.
Ditambahkan Sugeng, DPR dan pemerintah telah sepakat menambah kuota Pertalite sampai 5 juta KL dan Solar sampai 6 juta KL.
Sugeng juga menjelaskan, pemberian subsidi telah melampaui batas dan kemampuan APBN. Hal tersebut disebabkan meroketnya rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP-Indonesian Crude Price). Pada APBN 2022, ICP dipatok di harga US$63 per barel. Angka itu jauh di bawah harga ICP saat ini yang sudah mencapai US$117,62 per barel.
“Maka perlu kompensasi karena selama ini ditanggung Pertamina yang juga menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO). Mereka sebagai korporasi pasti ada batasnya karena perlu semacam working capital,” tukas Sugeng.(Dis/red)