BOJONEGORO – Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang kembali menunjukkan trend naik, dimana semakin hari jumlah warga terkonfirmasi cenderung meningkat, Lasuri, SH, anggota DPRD Bojonegoro menyarankan Pemkab Bojonegoro segera mengambil langkah strategis dan cepat untuk mengantisipasi lonjakan yang lebih besar.
“Kita lihat semua rumah sakit baik RSUD maupun RS swasta ruang isolasinya full dan yang lebih memprihatinkan jumlah warga meninggal sangat tinggi, baik yang terdeteksi oleh Dinas Kesehatan maupun yang tidak,” ungkap Lasuri kepada kabarpasti.com, Senin (28/6/2021).
Menurutnya, justru yang paling berbahaya adalah warga yang meninggal dengan ciri atau gejala menyerupai Covid-19 namun proses pemulasaraan jenazahnya secara normal. Dengan kondisi tersebut, Lasuri berharap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertindak cepat sesegera mungkin mengajukan pembahasan perubahan APBD 2021 bersama DPRD Bojonegoro.
“Secepatnya mengajukan perubahan agar bisa melakukan langkah-langkah taktis dalam Refocusing Anggaran APBD 2021,” pinta Ketua DPD PAN Bojonegoro ini.
Lasuri meminta Rumah Sakit harus didukung ketersediaan oksigen cukup, ketersediaan Alat Pelindung Diri, ruang isolasi harus memadahi, bahkan jumlah perawat juga harus ditambah baik dengan sistem kontrak atau model yang di bolehkan oleh regulasi. Pihaknya mengingatkan agar tidak ada lagi ada warga kloyang-kloyong membawa keluarga yang sakit ke daerah lain karena alasan RS di Bojonegoro penuh, jangan lagi ada warga yang membutuhkan oksigen tapi masih kebingungan untuk mendapatkanya.
“Rata-rata warga yang sakit keluhannya hampir sama, demam, batuk dan sesak napas, bagi mereka yang isolasi mandiripun juga butuh dipantau perkembangannya, karena rata-rata mereka juga membeli oksigen sendiri, harus di pahami bahwa WNI yang terpapar Covid-19 semuanya di biayai oleh negara sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 413/ 2020,” jelas anggota Banggar DPRD Bojonegoro ini.
Lasuri menyarankan, jika perlu Hotel GDK bisa di fungsikan sebagai RS darurat, ataupun menyewa hotel lainnya sebagai ruang isolasi warga. Semua anggaran harus di fokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan tentu DPRD akan menyepakatinya jika perubahan pergeseran itu demi kepentingan rakyat.
“Kondisi sekarang ini sudah upnormal, harus segera ada tindakan cepat, tidak ada lagi alasan warga yang datang ke RSUD di tolak tidak ada ruangan, pemerintah harus hadir untuk melayani dan menjaga warganya,”tutup Lasuri. (BK)
Sudah banyak kejadian pasien tak tertolong dan meninggal diperhalanankan karena ditolak sana sini. Baru saja RSA Terima. Diper jalanan tak tertolong. pemkab mestinya melindungi rakyatnya