BOJONEGORO – Pendidikan politik Partai NasDem Bojonegoro dilakukan dalam upaya penguatan kaderisasi dan struktur partai agar jiwa dan semangat Restorasi Indonesia terus tumbuh beriring dalam meraih cita-cita kemenangan p9jartai ini di pemilu mendatang.
Kegiatan yang diinstruksikan oleh DPP NasDem ditindaklanjuti oleh DPD NasDem Bojonegoro dengan menghadirkan Ketua Koordinator Bidang Isu Strategis dan Kebijakan Publik DPP NasDem, Dr. Suyoto pada Rabu (25/12/19) di Homestay Basuki Rahmat Bojonegoro.
Politik gagasan menurut Kang Yoto (sapaan akrab Dr. Suyoto) sejatinya merupakan praktik politik yang mengedepankan gagasan sebagai komoditas utama, yang ditawarkan kepada publik sekaligus menjadi arus utama perjuangan partai politik ini. Politik gagasan juga tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan tetapi alat untuk meraih sebuah tujuan.
Reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini masih menyisakan berbagai keadaan yang jauh dari ekspektasi kebangsaan kita, menimbulkan berbagai plesetan nyata mulai repotnasi hingga repot birokrasi yang terus bergejolak sampai hari ini.
Ribuan peraturan yang masih saja berlaku dalam birokrasi jelas sangat menghambat perkembangan pembangunan utamanya dalam investasi karena dibutuhkan tak sedikit tenaga, biaya dan waktu dalam semua aktivitas investor untuk optimalisasi potensi dalam membagun negeri.
Menurut Kang Yoto, Kesamaan pandangan Partai NasDem dalam dukungan terhadap Jokowi tak terlepas dari tujuan menghadirkan negara dalam hal ini pemerintah kepada rakyatnya dalam semua kondisi sehingga perlunya sebuah implementasi Restorasi.
Politik gagasan dalam implementasi restorasi berkeinginan mengembalikan pemerintahan dari kondisi yang dirasa sudah jauh pergi tujuan pemerintahan itu sendiri, memperbaiki kondisi pemerintahan yang telah rusak oleh korupsi dan sejenisnya, mencerahkan pemerintahan yang sudah semakin pucat karena tak lagi mendapat simpati rakyat dan berusaha menghadirkan pemerintah untuk kepentingan rakyat semesta.
Mantan Bupati Bojonegoro dua periode ini dalam memaknai Implementasi Restorasi tak hanya cukup disitu, lebih dari itu gerakan restorasi untuk sebuah respon positif, sehingga diperlukan sebuah Reframing, Redesigning, Re-Thinking dan Re evaluating untuk menata kembali kondisi yang tak sesuai lagi dengan tujuan pemerintahan yang hakiki.
Masih menurut Kang Yoto, ada satu lagi problem mendasar dimana pejabat orang-orang baik tidak bisa punya keleluasaan atau berbuat baik sesuai kewenangannya. Kenapa, karena Indonesia hari ini belum punya Kitab Hukum Administrasi Umum, semuanya langsung ke pidana (KUHP) jarang yang ke perdata, apalagi kesalahan administrasi, padahal inilah undang-undang yang akan menaungi semua orang yang berwenang untuk membuat berbagai kebijakan yang benar.
Perjuangan mengegolkan kitab hukum administrasi umum menjadi prioritas Partai NasDem lewat Fraksi DPR RI Partai NasDem dan telah memasukkannya sebagai agenda Program Legislasi Nasional. (Kust)