BOJONEGORO – Pasca hearing yang dilakukan antara Komisi B DPRD Bojonegoro dan Dinas Pertanian Kabupaten setempat, terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi warning bagi dinas yang bergelut dengan masyarakat petani ini.
Pagu Anggaran Dinas Pertanian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2019 sebesar 31 Milyar, namun hingga hari ini capaian progress serapan baru dalam kisaran 8,7 % (persen) dan rencananya dalam Perubahan-APBD tahun 2019, Dinas Pertanian ini akan mendapat tambahan 25 Milyar, sehingga totalnya bisa mencapai 56 Milyar.
Dwi Priyo Raharjo Anggota Komisi B, DPRD Bojonegoro menyayangkan kinerja Disperta yang terlalu lambat karena minimnya serapan anggaran.
“Ini tinggal tiga setengah bulan kalender, tapi baru menyerap kurang dari 10 %,” keluhnya.
Pria yang berangkat dari Partai NasDem ini berharap agar Dinas Pertanian berpacu dengan bekerja lebih maksimal.
“Tolong Disperta bekerja lebih keras lagi, ini tinggal dalam hitungan hari,” tegasnya.
Masih menurut Priyo, Optimalisasi anggaran pertanian sesuai yang sudah direncanakan harus bisa terserap maksimal, karena sektor ini sangat berdampak pada kehidupan ekonomi mayoritas masyarakat Bojonegoro.
Saat menyinggung terkait Plt Kepala Dinas Pertanian yang menjabat di tengah perjalanan tahun anggaran, Dewan yang lolos dari Daerah Pemilihan Bojonegoro 3 (tiga) ini tetap menyarankan agar mereka dapat melakukan langkah percepatan dengan kerja cerdas.
“Meski Plt Kadis hanya melanjutkan, secara institusi Disperta tetap harus berusaha memaksimalkan serapan anggaran, mereka harus kerja cerdas, namun tetap menjaga prinsip keterbukaan, ketelitian dan tepat sasaran,” pungkasnya. (Kust)