BOJONEGORO – H Sukur Priyanto, dikabarkan berpeluang dan tetap akan memimpin serta menahkodai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, periode tahun 2022-2027.
Pasalnya hingga penutupan pendaftaran menjelang Musyawarah Cabang (Muscab), Sukur Priyanto telah mengantongi100 persen dukungan dari Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Ketua DPC Partai berlambang mercy yang akrab disapa pak Sukur, saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur.
Muhammad Hanafi, S.H, M.H, selaku Ketua Steering Committee Musyawarah Cabang (SC Muscab) mengatakan, berkas pendaftaran calon Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro telah diserahkan H Sukur Priyanto kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di Surabaya.
“Dari pembukaan pendaftaran bakal calon, mulai 17 hingga 20 Mei ditutup hanya ada Pak Sukur sebagai bakal calon tunggal Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan pria yang juga advokat ini, Sukur Priyanto berpeluang menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro secara aklamasi. Selain itu, syarat minimal untuk pencalonan ketua partai yaitu mendapat dukungan sebesar 20 persen DPAC, bahkan hal tersebut telah terlampau.
“Pak Sukur mendapat dukungan 27 dari 28 DPAC di Bojonegoro. Satu DPAC sebetulnya juga mendukung tetapi terkendala administrasi, sehingga bisa dikatakan 100 persen DPAC mendukung Pak Sukur,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi dan Kaderisasi (BPOK) DPD Partai Demokrat Jatim, Muhammad Saifuddin juga membenarkan, bahwa berkas pendaftaran dari DPC Partai Demokrat Bojonegoro telah diterima dan dinyatakan lengkap pada Jum’at, 20/5/22 lalu.
Dikarenakan telah mendaftar, sehingga pendaftar selanjutnya disebut sebagai bakal calon. Dilanjutkan verifikasi faktual untuk validasi terhadap dukungan DPAC. Setelah lolos, ditetapkan sebagai calon. Dan kemudian diadakan Muscab 27 Mei 2022 mendatang.
“Kalau calon itu tunggal nanti DPP yang akan memutuskan untuk di SK-kan. Tidak diperlukan penyampaian fit and proper test. Tetapi tetap menyampaikan visi misi pada saat Muscab baik secara tertulis maupun lisan,” pungkasnya. (redaksi)