JAKARTA – Paska pemanggilan Sekretaris Daerah dan 3 Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bojonegoro terkait indikasi tindak pidana korupsi pengaturan pemenangan tender pengadaan barang dan jasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Bojonegoro tahun 2019, Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Bojonegoro melakukan aksi demo di depan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Jum’at (24/7/2020).
Edy Susilo sebagai Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) meminta Jaksa Agung RI segera memeriksa Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam kaitannya dugaan penyimpangan APBD Bojonegoro.
“Kita minta Jaksa Agung segera periksa Bupati, agar semua persoalan menjadi jelas,” pinta Edy.
Menurut Edy, diperiksanya sejumlah Kepala OPD Bojonegoro dalam minggu ini mengindikasikan kuatnya dugaan korupsi atas realisasi APBD TA 2019. Karena berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur ditemukan sejumlah temuan penyimpangan anggaran dan realisasinya yang tidak memenuhi ketentuan.
“Kalau perlu secepatnya harus ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” protes Edy dalam orasinya.
Ketua FKMB ini menyatakan dukungan dan support penuh serta siap bekerja sama untuk membongkar dan mengungkap semua dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro.
“FKMB siap memberikan data-data lapangan dimana banyak ditemukan proyek mangkrak tahun 2019, semua harus diusut sampai tuntas,” tandas Edy.
Perwakilan FKMB juga diterima oleh petugas Kapuspenkum dan Pengaduan Kejaksaan untuk memperjelas tuntutan dan aspirasi demo tersebut.
“Kami apresiasi aspirasi masyarakat Bojonegoro dan kita akan segera sampaikan laporan kepada pimpinan agar segera dapat ditindaklanjuti,” terang Rio, Kepala Sekretariat Pengaduan Kejaksaan Agung. (*/red)