BOJONEGORO – Masa pandemi Covid-19 mulai menjangkit Indonesia pada awal Maret tahun 2020 lalu. Berbagai aktivitas pemerintah, swasta dan masyarakat hampir lumpuh total imbas pandemi adal Wuhan tersebut. Pemerintah dengan segala daya upaya terus berupaya menanggulangi pandemi dengan berbagai metode dan cara, dari kebijakan work from home hingga PPKM diberlakukan agar pandemi bisa segera berakhir. Dalam sisi keuangan, pemerintah pusat gencar membombardir kebijakan refocusing anggaran agar kegiatan pemerintahan dapat terus berjalan seiring penanggulangan wabah.
Rupanya sedikit ambigu dengan kebijakan pemerintah pusat, di Kabupaten Bojonegoro, tak hanya Bupati dan Wakil Bupati saja yang terkesan tetap bermewah-mewah dengan kondisi wabah ini, kondisi ini juga terlihat dilakukan oleh pimpinan legislatif di Kota kaya Minyak, Bojonegoro ini.
Setelah dikabarkan, Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dengan anggaran lauk pauk Rumah Dinas-nya yang membikin warganya melongo, karena menelan lebih Rp. 78 juta perbulan, kini sumber terpercaya Gus Ris Foundation kembali merilis biaya perjalanan Dinas Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin dimasa pandemi Tahun Anggaran 2020.
“Rakyat boleh miskin, tetapi pejabat tidak boleh,” ungkapnya Agus Susanto Rismanto kecut pada media ini, Selasa (9/11/2021).
Pemilik Gus Ris Foundation yang akrab disapa Gus Ris ini lagi-lagi membeberkan sikap apatisnya terhadap pejabat ekskutif dan legislatif ditengah kondisi krisis masyarakat yang berkepanjangan di masa pandemi hari ini. Gus Ris mengatakan tak selayaknya kunjungan kerja yang begitu padat dijadwalkan oleh Ketua DPRD Bojonegoro.
“Sama saja dengan ekskutif, sama sekali tak memiliki sense of crysis, tak punya peduli terhadap rakyat ditengah kondisi keterpurukan ini,” ungkap mantan Anggota DPRD Bojonegoro 2004 – 2014 ini.
Sepanjang tahun 2020 adalah awal pandemi Covid-19, dimana rakyat berteriak karena keterpurukan kondisi ekonomi dan serba kekurangan karena berbagai imbas pembatasan aktivitas diluar rumah untuk berusaha.
“Seluruh data yang kami sampaikan ini sumbernya terpercaya dan valid, total selama tahun 2020, kunker Ketua DPRD menyerap anggaran sekitar Rp. 625,649 juta atau lebih 0,5 milyar,” bebernya.
Dirinya sebagai rakyat juga mengingatkan kepada semua anggota DPRD Bojonegoro agar tidak memanfaatkan besarnya APBD Bojonegoro yang dimiliki hari ini untuk terus plesiran, karena itu adalah uang rakyat. Tapi bagaimana bisa lebih peduli dengan kondisi rakyat, mensejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal sesuai dengan tanggung jawabnya kepada rakyat. (BK/red)