BOJONEGORO – Pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah ditetapkan, dan akan digelar pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selanjutnya akan merancang tahapan serta jadwal.
Diketahui, pada Pemilu 2024 tersebut akan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI, sesuai daerah pemilihan (Dapil) yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
Data yang diperoleh media kabarpasti.com tahapan pemilu 2024 akan segera dilakukan pada Juni mendatang ( baca: 2022). Beberapa program yang akan dilaksanakan KPU lima bulan ke depan yakni penyusunan Peraturan KPU (PKPU), sosialisasi dan publikasi, serta bimbingan teknis.
Seperti halnya yang dilakukan KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga saat masih tetap secara rutin melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada setiap bulan. Hal itu merupakan salah satu langkah untuk sinkronisasi data kependudukan.
Dari hasil pemutakhiran DPB (daftar pemilih berkelanjutan) yang dilaksanakan KPU Kabupaten Bojonegoro, pada bulan Oktober 2021, jumlah pemilih sebanyak 1.038.738 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 515.808 pemilih, dan perempuan sebanyak 522.930 pemilih, yang tersebar di 28 kecamatan. Untuk jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) hingga bulan Januari 2022 ini tercatat ada 5 (lima) Dapil dengan kebutuhan sebanyak 50 kursi.
Guna memastikan terkait munculnya analisa perubahan Dapil yang beredar di sosial media (Sosmed) akhir-akhir ini, awak media ini melakukan konfirmasi kepada komisioner KPU Kabupaten Bojonegoro.
Jum’at, 28/1/22, saat media ini mendatangi kantor KPU Kabupaten Bojonegoro, ditemui Robby Adi Perwira, AMd, SE, MM selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, bersama Muchamad Muchlisin, SH. Secara kompak keduanya menjawab bahwa hingga bulan Januari 2022 belum ada perubahan Dapil, bahkan pihaknya juga belum melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
“Sampai saat ini untuk Dapil masih tetap ada 5 (lima). Kegiatan KPU Bojonegoro selama ini masih melaksanakan pemutakhiran data pemilih, dan belum melakukan tahapan Pemilu 2024,” tegas Robby Adi Perwira.
Dirinya juga menjelaskan, munculnya analisa perubahan Dapil yang beredar di sosial media itu bukan dari pihak KPU Bojonegoro. Sebab, segala tentang pelaksanaan Pemilu akan dibahas serta diputuskan melalui rapat bersama, selanjutnya diajukan persetujuan ke KPU Provinsi dan KPU RI, melalui tahapan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten.
“Jika ada kabar maupun analisa yang beredar ada perubahan dari 5 (lima) berubah menjadi 6 (enam) Dapil, ya nanti akan kita akomodir, dan akan di bahas pada saat KPU sudah menggelar tahapan. Apakah memang ini menjadi usulan perubahan, atau bagaimana,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Robby mengatakan bahwa sebenarnya tidak mudah untuk menentukan serta merubah Dapil, sebab ada PKPU yang mengatur semua terkait pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pihak KPU Kabupaten Bojonegoro juga akan mengundang partai politik yang menjadi peserta pemilu guna membahas hal tersebut.
“KPU akan melaksanakan tahapan terkait hal yang menjadi keinginan partai politik termasuk perubahan Dapil, dan semua nanti dibahas bersama ketika kita sudah menggelar tahapan. Sebab KPU ini merupakan wadah yang akan mengakomodir semua yang menjadi kebutuhan partai politik untuk diajukan ke provinsi dan pusat,” katanya.
Di akhir, untuk tahapan paling dekat yang segera dilakukan KPU Kabupaten Bojonegoro yakni verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan sekira bulan Agustus 2022. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui dapat memantau di website kab-bojonegoro.kpu.go.id pungkas Robby. (Cipt/Gik/red)