BOJONEGORO – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro bagi sebagian warga dinilai membingungkan bahkan lucu. Betapa tidak, seperti yang dikatakan beberapa anggota Badan Anggaran DPRD setempat. Salah satunya Sally Attyasasmi yang menyebut dirinya tahu dari surat edaran kepada OPD untuk pengurangan beberapa pos anggaran tanpa sepengetahuan lembaganya.
Sementara disisi lain, ada hibah ke pusat untuk pelebaran jalan Bojonegoro – Babat yang jumlahnya hampir 30 persen lebih dari jumlah efesiensi 200 M, sementara jumlah hibah ke pusat sebesar 66,9 M yang diperkuat oleh pernyataan Abdullah Umar yang dianggapnya bahwa hibah tersebut sangat tepat.
Anam Warsito salah satu warga pemilik LBH Akar Rumput yang juga mantan anggota DPRD periode 2014 – 2019 ini mengatan ada sesuatu yang aneh dalam postur APBD Bojonegoro tahun ini.
“Ada kekurangan pembiayaan 200 Milyar akibat Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ditetapkan pemerintah pusat jauh dari estimasi sehingga melakukan efisiensi dengan memangkas program/kegiatan OPD tanpa berkoordinasi dengan DPRD khususnya Badan Anggaran,” katanya membuka percakapan.
“Tapi disisi lain pemerintah kabupaten justru memberikan hibah pada pemerintah pusat untuk pembangunan Jalan Bojonegoro – Babat yang merupakan Jalan Nasional yang mestinya pembangunannya dengan dana APBN dan tugas dari pemerintah pusat,” lanjutnya.
“Ini merupakan bentuk ketidakcermatan Bupati dan DPRD Bpjonegoro dalam menyusun Anggaran. Wong APBD defisit sangat tinggi kok malah membangun jalan nasional yang merupakan kewajiban dan tugas pemerintah pusat,” gerutunya kecewa.
Masih menurut politisi Gerindra ini, sementara di daerah juga masih banyak gedung-gedung sekolah SD dan SMP yang sudah rusak, masih banyak jalan poros antar desa yang memprihatinkan kondisinya, juga kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi angkanya.
“Ini apa-apaan, kok malah hibah ke pemerintah pusat untuk membangun jalan nasional dengan jumlah yang fantastis, 66,9 milyar, mbanyol banget,” ungkapnya. (BK/Red)