JAKARTA -Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pesimis pemerintah dapat merealisasikan target 4 juta sambungan jargas rumah tangga (SR) pada tahun 2024. Pasalnya hingga Mei 2021 Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi. Politisi Fraksi PKS ini menilai, belakangan justru keseriusan pemerintah terlihat kendor.
Hal tersebut terlihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu. Dimana pada tahun 2021 Pemerintah menganggarkan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 M dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor elpiji?,”tanya Mulyanto melalui pesan singkatnya, Selasa (8/6/2021)
Dengan kinerja seperti itu, lanjutnya, maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini. Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
Mulyanto menjelaskan bahwa secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam kita, sebagai sumber energi yang bersih ini masih berlimpah, sekitar 1,53 persen cadangan gas bumi dunia.
Dengan demikian secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp 0,3 triliun per tahun. Sementara Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar.
Lebih jauh, politisi dapil Banten III ini menilai, sejauh ini Pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas di wilayah-wilayah produktif. Dirinya mencontohkan, hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.
“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” pungkasnya.(http://dprri.go.id)