BOJONEGORO – Kegaiatan Akselerasi implementasi Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Evaluasi dan Harmonisasi oleh Dirjen APTIKA Kementrian Komunikasi dan Informasi RI kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro berberlangsung di Gedung Angling Dharma, Rabu(26/2/20). Acara sendiri dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Direktur Jendral APTIKA Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, Assisten, OPD, SKPD dan Dewan TIK.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan bahwasannya era globalisasi, teknologi sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat Pemkab Bojonegoro juga harus mengikuti arus globalisasi agar system pelayanan bisa berjalan lebih baik dan cepat. Sebab ini dapat memangkas birokrasi, sehingga pelayanan dapat terealisasi dengan cepat. Era digital ini pemerintah harus memiliki basis data yang akan dimasukan sistem, sehingga pemerintah memerlukan tenaga IT untuk mengolah data tersebut.
“Hal tersebut perlu didukung dengan menyiapkan SDM yang kompeten, kedepan pemerintah daerah akan memberikan pelatihan TOT. Juga akan mendukung pembuatan star-up untuk generasi milenial agar bisa lebih berkembang. Ini nanti diharapkan dapat mendorong akses ekonomi yang lebih baik di Bojonegoro,”jelas Bupati.
Kepala Dinas Kominfo, Kusnandaka Tjatur menyampaikan b hwa pada 2018 pemerintah Bojonegoro mendapatkan pendampingan dari Kementrian Kominfo untuk mencapai Master Plan City. Dalam Master Plan city ada beberapa tantangan mulai dari blank spot area dimana kawasan itu adalah kawasan hutan yang cukup sulit di jangkau jaringan. Karena mengganggu dalam pemetaan ekonomi dan tingkat kemiskinan di daerah kawasan hutan. Untuk mencapai Master Plan City, Pemerintah kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa target mulai dari.
1. Smart Governmen, dimana pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan SPBE melalui sistem informasi desa, data desa, aplikasi desa, serta pelayanan terbuka.
2. Smart Branding, adanya pengelolaan wisata yang baik di Bojonegoro sehingga dapat menarik wisatwan untuk berkunjung.)
3. Smart Economy (adalah memberikan perbaikan Dan pembekalan tentang kegiatan ekonomi)
4. Smart Living (adanya perbaikan infrastruktur dan perbaikan jalan di kabupaten Bojonegoro)
5. Smart Society (terjalinnya interaksi dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat)
6. Smart Environment (kegiatan pemetaan lingkungan hidup, pengelolaan gedung dan jembatan)
Sementara Dirjen APTIKA, Samuel Ardiyan Pangrapan menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki semangat kuat untuk bersaing di era digital, dimana masyarakat bojonegoro banyak yang menggunakan dan mengakses internet. Hal ini bisa digunakan pemerintah untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Hal ini bisa didukung dengan dibuatnya sebuah platform yang bisa digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat Bojonegoro. Sehingga nanti kepala daerah bisa memantau apa saja yang menjadi keluhan masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada OPD yang terkait.(*/Red)