BOJONEGORO – Hearing anggota DPRD bersama Direktur RSUD Sosrodoro Djatikoesoemo Bojonegoro beberapa hari lalu, sempat terlontar indikasi adanya warga yang harus membayar biaya pemakaman pasien Covid-19 kepada karyawan RSUD setempat mematik kemarahan Ketua LSM Angling Dharmo, Nasir yang menyayangkan jika itu benar terjadi seperti yang disampaikan salah satu anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti.
“Jika indikasi itu benar adaya, ini jelas kurang kontrolnya Dirut RSUD Bojonegoro,” tuding Nasir, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, jika ditemukan seperti yang terlontar pada hearing tersebut, tentu akan sangat menyakitkan hati keluarga pasien korban Covid-19 karena mestinya semuanya ditanggung oleh Pemerintah. Nasir berharap indikasi pungutan liar tersebut segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan fitnah dan menambah keresahan rakyat.
“Kembali saya katakan melalui media ini, saya sangat menyayangkan Dirut RSUD Bojonegoro yang tak pernah mau terbuka dan transparan soal dana bagi pasien Covid-19 di RSUD yang nilainya antara 5 juta hingga 15 juta itu,” lanjutnya.
Pihaknya menyayangkan jika informasi Dana pasien Covid-19 ini baru diterima masyarakat setelah adanya hearing dengan wakil rakyat dan tak pernah tersosialisasikan sebelumnya. Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh LSM Angling Dharmo pada para anggota wakil rakyat ini karena pasca hearing menjadikan masyarakat tahu besaran nilainya.
“Sekali lagi, jika indikasi pungli oleh oknum RSUD Bojonegoro itu bisa dibuktikan oleh kekuatan hukum, maka saya meminta Dirut RSUD Bojonegoro dicopot saja,” pintanya geram. (cipt/red)